Memang sulit untuk membangan sebuah aplikasi yang terintegrasi dan tersingkronisasi antar SKPD. Kerena setiap SKPD punya format data sendiri-sendiri. Kalau kita sediakan aplikasi masing-masing SKPD biayanya sangat besar. Dan itupun belum tentu SKPD nya mau mengisi data karen bagi mereka itu sangat merepotkan padahal bukan kebutuhan kantor mereka. Biasanya program seperti itu bisa disederhanakan dengan berbasis file upload-download. Jadi tetap Bappeda yang mengelola nanti sebagai admin. SKPD saat login ke aplikasi dia sudah tahu data-data apa aja yang harus dia upload. Misal Disdik login, operator Disdik sudah tahu data yang harus diuploadnya. Misal data semua sekolah, data guru per sekolah, data siswa per sekolah dll. Filenya bisa dalam bentuk xls, pdf atau zip. Nanti admin tinggal milih mana data yang boleh di download public mana yang hanya untuk internal.

Dulu pernah orang nawarin saya bikin aplikasi integrasi semua SKPD di Kabupaten, saya bilang itu susah (hampir mustahil). Tapi saat ini kita butuh data, apalagi Bappeda. Sedangkan data-datanya ada di SKPD. Yang repot ya Bappeda, harus datang langsung ke SKPD untuk minta data karena biasanya kalau disurati lama sampainya. Nah kalau sudah tersistem dalam satu aplikasi kita tinggal sms operator aja untuk mengisi data di aplikasi. Misal Bappeda di aplikasi melakukan tambah KEBUTUHAN DATA. Ditujukan ke SKPD misalnya PU. Maka keluar form:
Judul data:,
Periode tahun:,
Format file:,
Keterangan/Penjelasan kebutuhan:,
Batas waktu upload data:

Nah nanti Bappeda dapat memantau saja mana SKPD yang belum mengupload data. Kalau ada operator yang nakal kita bisa surati Kadis-nya atas nama pak Sekda menegor mereka yang lalai…

Jadi yang penting bagi saya bukan teknologi nya, tapi bagaiman kita menyiapkan alur sistem informasi yang baik dan menjamin bisa berjalan dengan baik saat implementasi.

(ini adalah transkrip chat saya dengan konsumen saya yang sudah disempurnakan kalimatnya)

(Visited 281 times, 1 visits today)